Rencana pembangunan jalan tembus Kambang-Muaralabuh (Kambura) tetap menjadi perhatian peme rintah daerah dan harapan masyarakat Pesisir Selatan. Dalam hal ini, pemerintah daerah terus berupaya melakukan lobi kepada pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya agar pembangunan jalan tembus Kambura dapat terealisir, ‘’tegas Bupati Nasrul Abit.
Bukti keseriusan pemerintah daerah adalah mema sukkan rencana pembangunan jalan tembus tersebut dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2015 dan tertuang dalam Perda tentang RTRW.
Diungkapkan, Menteri Kehutanan RI pada rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, aspirasi dan kebutuhan kedua masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan Solok Selatan telah diberikan isyarat membolehkan untuk membukanya.
Untuk itu, perlu upaya bersama dan jaminan hukum untuk meyakinkan pihak-pihak terkait, keberadaan jalan tersebut secara kultur, ekonomis dan teritorial dalam mitigasi bencana merupakan kebutuhan yang mendesak.
Dalam hal ini, Pemkab Pesisir Selatan dan Solok Selatan telah berkonsultasi dengan Menteri Kehutanan serta Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang pembangunan jalan Kambura, agar masuk dalam perubahan peruntukan kawasan hutan baik dalam RTRW provinsi maupun RTRW kabupaten.
Selanjutnya, telah ditanda tangani nota kesepakatan bersama antara Pemkab Pesisir Selatan dengan Solok Selatan serta Pemerintah Provinsi Sumbar dalam upaya merealisasikan pembangunan jalan Kambura. Sebagai bentuk konkritnya, kedua daerah secara bersama-sama membuat studi kalayakan.
Pada 3 November 2011 dilakukan peninjauan oleh tim terpadu dari Kementerian Kehutanan ke daerah Solok Selatan yang diikuti unsur Kementerian Lingkungan Hidup, Akademisi dan BMKG terhadap rencana pembangunan jalan itu.
Berikutnya, 28 Desember 2011, pemerintah daerah telah menyurati Menteri Kehutanan perihal usulan perubahan peruntukan dari KSA/KPA (TNKS) untuk pembangunan jalan Kambura.
Menurut bupati, terealisasinya pembangunan jalan Kambura dibutuhkan dukungan semua pihak terutama Pemprov Sumbar, karena seyogianya jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten bertetangga
Sumber: singgalang.com
0 komentar:
Posting Komentar